Aparatur Sipil Negara Menjaga Netralitas Pilpres 2019

SekaliLagi.id – Sekretariat Presiden bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu menyosialisasikan aturan kampanye Pemilihan Presiden 2019 dalam hal netralitas aparatur sipil negara (ASN) lembaga kepresidenan.

“Kami mengundang Bawaslu dan KPU untuk memberi penjelasan kepada jajaran Setpres, Sesmil, dan Paspampres di bawah Kementerian Sekretariat Negara supaya paham aturan-aturan KPU,” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/9).

Sekretariat Presiden berkomitmen menerapkan aturan yang ditetapkan KPU dan Bawaslu agar tidak mengganggu netralitas aparatur sipil negara dan menimbulkan pelanggaran selama masa kampanye.

Kepala Biro Teknis dan Masyarakat KPU Nur Syarifah mengatakan, tugas Presiden yang kebetulan juga calon presiden tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan. Beberapa hal tetap melekat pada Presiden, baik dalam kapasitas selaku kepala negara maupun kandidat presiden, yaitu pengamanan, keprotokolan, dan kesehatan.

“ASN yang melekat pada lembaga kepresidenan tetap harus bekerja dengan baik sesuai dengan prosedur. Prinsipnya, profesional dan proporsional sesuai dengan tugas-tugas kelembagaannya. Tetap harus netral dalam kapasitas ketika berhadapan dengan kandidasi untuk Pilpres 2019,” kata Nur Syarifah.

Bawaslu menitikberatkan pada penyampaian PKPU Nomor 23 Tahun 2018 sebagai objek yang akan diawasi lembaga pengawas pemilu selama masa kampanye.

“Dalam kaitan dengan pelaksanaan peran ASN Sekretariat Presiden, Bawaslu telah memberikan penjelasan lebih jauh bagaimana posisi ASN dalam Sekretariat Kepresidenan untuk memfasilitasi tugas-tugas yang dijalankan Presiden,” kata Kepala Biro Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Bawaslu La Bayoni. (SL2)

BAGIKAN