Divestasi 51 Persen Saham Freeport

Melalui perjuangan panjang dan alot, akhirnya Pemerintah Indonesia mengukuhkan posisi atas tambang emas di Papua yang selama 50-an tahun dikelola PT Freeport Indonesia, anak perusahaan Freeport-McMoRan asal Amerika Serikat.

Presiden Joko Widodo menyatakan holding BUMN Pertambangan (Inalum) telah sepakat dengan Freeport McMoran mengenai akuisisi 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Dengan kesepakatan baru ini diharapkan nilai tambah komoditas tambang emas di bumi Papua ini bisa dinikmati seluas-luasnya untuk kepentingan nasional.

Tercapainya kesepakatan ini merupakan lompatan besar bagi sektor pertambangan Indonesia.

Sejarah panjang “penguasaan” tambang emas di Papua ini dimulai saat pemerintahan Soeharto pada 7 April 1967 memberikan Kontrak Karya selama 30 tahun pada Freeport-McMoRan asal Amerika Serikat untuk membuka pertambangan emas di Papua.

Freeport memperoleh bebas pajak selama 3 tahun dan konsesi pajak 35 persen untuk 7 tahun berikutnya, dan pembebasan beberapa jenis pajak atau royalti selain 5 persen pajak penjualan.

Tahun 1969 Freeport memberikan jatah saham 8,5 persen dan royalti 1 persen kepada pemerintah Indonesia.

Awalnya Freeport hanya memiliki konsesi buat menambang seluas 10 ribu hektare. Kemudian diperluas hingga 2,5 juta hektare pada 1989, melalui Kontrak Karya baru hingga tahun 2021.

Setelah 50-an tahun dan berganti-ganti kepala negara, sepertinya hanya Presiden Jokowi yang peduli untuk “merebut” kembali penguasaan tambang emas Papua untuk Indonesia.

Presiden Jokowi memperjuangkan mengubah kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Freeport tak terima dan mengancam membawa Indonesia ke Arbitrase Internasional.

“Freeport Indonesia telah mengelola tambang hampir 50 tahun dengan porsi kepemilikan 9,36 persen Indonesia. Inilah 3,5 tahun yang kita usahakan. Sangat alot. Jangan dipikir mudah. Prosesnya sangat intens dalam 1,5 tahun ini. Tapi memang kita kerjakan ini diam-diam, karena ini menyangkut negosiasi yang tidak mudah,” kata Presiden Jokowi.

Melalui proses panjang dan alot, akhirnya pada 12 Juli 2018 Pemerintah Indonesia menandatangani Head of Agreement dengan Freeport-McMoRan untuk mengukuhkan posisi Indonesia di tambang emas Freeport Indonesia di Papua dengan akuisisi 51 persen saham dari sebelumnya hanya 9,36 persen.

Kesepakatan ini merupakan lompatan besar bagi sektor pertambangan Indonesia. Dengan porsi kepemilikan saham yang lebih besar, maka penerimaan negara juga akan semakin besar.

“Kita harapkan mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari pajak, royalti, dan dividen retribusinya, sehingga nilai tambah komoditas tambang bisa dinikmati oleh kita semua. Kepentingan nasional harus dinomorsatukan,” kata Presiden Jokowi di Jakarta, Kamis (12/7).

BAGIKAN