Kita Menuju Ketahanan Pangan

SekaliLagi.id – Pemerintah telah membangun infrastruktur yang masif di seluruh Tanah Air. Proyek-proyek infrastruktur itu di antaranya untuk mendukung pertanian dan perkebunan di banyak wilayah.

Meski demikian, pemanfaatan hasil pembangunan tersebut membutuhkan proses yang tidak instan. “Jadi, kalau orang menginginkan langsung bisa swasembada, bisa langsung ketahanan pangan kita meloncat naik, nggak mungkin seperti itu. Perlu proses, perlu tahapan-tahapan,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi dan Diskusi Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/3).

Presiden mengingat betul upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga jagung yang cukup membutuhkan waktu. Bahkan, Kepala Negara sempat menerima banyak keluhan para petani terkait hal tersebut di masa awal pemerintahan.

“Saya baru dilantik dua bulan sudah dimarahi para petani. Ya nggak apa. Pak, gimana Bapak sebagai Presiden? Jagung jatuh harganya di Rp1.400 – 1.600 di sini. Kita produksi itu Rp 1.800. Jagungnya gede-gede, tapi kita rugi,” kata Presiden.

Melalui sejumlah penelusuran, diketahui pada 2014 Indonesia membuka keran impor bagi komoditas jagung hingga mencapai 3,6 juta ton. Hal itu membuat harga jagung di tingkat petani turun hingga merugi. “Impor jagung oleh Menteri Pertanian langsung direm total. Data yang saya punya di 2018 impor kita hanya 180 ribu ton. Sebelumnya hampir 3,6 juta ton,” katanya.

Pemerintah juga menetapkan harga pokok penjualan (HPP) komoditas jagung hingga petani mendapatkan keuntungan. Hal itu ditetapkan melalui peraturan presiden dengan mengambil rata-rata harga jagung di semua daerah.

“Apa artinya? Produksi petani itu semakin meloncat naik karena memang harganya memungkinkan petani untuk dapat keuntungan. Siapa yang mau menanam kalau hanya untuk rugi?” kata Presiden. “Tapi seperti ini membutuhkan proses.”

Upaya yang sama kini diupayakan untuk banyak komoditas pertanian lain, terutama komoditas-komoditas yang masih membutuhkan impor untuk memenuhi kebutuhan.

Perbaikan sektor pertanian juga dilakukan dengan membangun waduk untuk pengairan. Hingga awal tahun 2015 Indonesia hanya memiliki 231 bendungan. Itu pun tak sepenuhnya dimanfaatkan untuk sektor pertanian. “Kalau kita bandingkan dengan Tiongkok, mereka memiliki 110.000 waduk. Kita hanya 231. Artinya masih kurang waduk kita,” kata Presiden.

Dari jumlah waduk itu diperkirakan baru 11 persen wilayah pertanian yang terairi. Selama beberapa tahun ke belakang, pemerintah intens membangun 65 bendungan. “Kalau yang 65 itu rampung baru mengairi 20 persen (lahan pertanian). Masih jauh sekali. Jangan membayangkan ketahanan pangan, kedaulatan, swasembada, kalau ini belum terselesaikan,” katanya.

Untuk memajukan sektor pertanian Indonesia, dibutuhkan perubahan pola pikir pelaku pertanian. “Saya ingin ada perubahan pola pikir kita bahwa keuntungan di pertanian dan perkebunan yang paling besar justru di pascapanen,” katanya.

Presiden Jokowi kembali mengingatkan pentingnya mekanisasi dan modernisasi pertanian dengan memberikan perhatian ekstra pada pengemasan dan branding produk-produk komoditas pertanian. Modernisasi tersebut di antaranya proses pengeringan dan penggilingan dengan menggunakan alat-alat modern hingga pengemasan yang baik sehingga dapat langsung dipasarkan ke konsumen akhir.

“Kalau kita teruskan seperti ini (pola lama) sampai kapan pun pertanian kita nggak akan maju. Harus berani mengubah pola pikir, baru kemudian memilih komoditas-komoditas yang lain selain padi dan jagung yang memiliki nilai tinggi,” kata Presiden Jokowi. [SL2]

BAGIKAN