BEM UI Perlu Lihat Kondisi Asmat

SekaliLagi.id – Presiden Joko Widodo menyarankan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menyaksikan kondisi Kabupaten Asmat, Papua.

“Mungkin nanti saya akan kirim Ketua BEM dan anggota ke Asmat, dari UI ya,” kata Presiden Joko Widodo seusai menghadiri Haul Majemuk Masyayikh di Pondok Pesantren Salafiyah Safi`iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (3/2), seperti dikutip Antara.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi aksi Ketua BEM UI Zaadit Taqwa yang mengacungkan kartu kuning kepada Presiden Jokowi saat menghadiri Dies Natalis Ke-68 Universitas Indonesia, Jumat (2/2).

Presiden Jokowi tidak menggubris aksi mengangkat kartu kuning dan meniup peluit yang dilakukan Zaadit. Mahasiswa Fakultas MIPA itu akhirnya diamankan ke luar ruangan oleh Pasukan Pengamanan Presiden.

Kartu kuning itu diberikan sebagai peringatan atas berbagai permasalahan di dalam negeri, termasuk masalah gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua.

Presiden Jokowi menilai, sebaiknya BEM UI melihat langsung kondisi di Asmat. “Biar lihat bagaimana medan di sana, kemudian problem-problem besar yang kita hadapi di daerah-daerah, terutama Papua,” kata Presiden.

Soal tindakan mahasiswa UI itu Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan. “Ya yang namanya aktivis muda, namanya mahasiswa, dinamika seperti itu biasalah. Saya kira ada yang mengingatkan itu bagus sekali,” katanya.

Zaadit Taqwa mengatakan, ada tiga tuntutan BEM UI kepada Presiden Joko Widodo. Pertama, soal gizi buruk di Asmat. Berdasarkan data Kemenkes, 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di Asmat. Ditemukan pula 25 anak suspect campak serta 4 anak terkena campak dan gizi buruk.

BEM UI mempertanyakan gizi buruk masih terjadi meski Papua menerima dana otonomi khusus. Pada 2017 dana otsus untuk Provinsi Papua Rp 8,2 triliun untuk dan Provinsi Papua Barat Rp 3,47 triliun. “Kondisi gizi buruk tersebut tidak sebanding dengan dana otonomi khusus yang pemerintah alokasikan untuk Papua,” katanya.

Mereka juga menyoroti langkah pemerintah mengusulkan asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumut. Langkah ini dinilai memunculkan kembali Dwifungsi Polri/TNI.

BEM UI juga menyoroti adanya draf peraturan baru organisasi mahasiswa (ormawa). Aturan baru itu dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa. (SL1)

BAGIKAN