Presiden Jokowi Meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta

SekaliLagi.id – Presiden Jokowi meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta. Kebijakan ini bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII yang memprioritaskan pembangunan nasional mengacu pada satu satu standar, referensi, basis data, dan geoportal.

“Kita ingin dengan satu peta ini agar ada satu standar dan referensi. Bukan setiap kementerian punya peta sendiri. Satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal agar tidak ada tumpang tindih, agar ada kepastian, kejelasan, dan konsistensi kita untuk membangun negara ini,” kata Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa (11/12).

Dalam empat tahun terakhir pemerintah memfokuskan perhatian pada pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh Tanah Air. Tak jarang Presiden meninjau langsung proyek-proyek infrastruktur itu. “Saya semakin tahu dan sadar di negara kita ini terlalu banyak tumpang tindih pemanfaatan lahan. Semakin ke lapangan, semakin saya tahu.”

Sebagai contoh kasus tumpang tindih lahan yang mencapai hampir 20 persen dari seluruh wilayah Kalimantan. “Kita harapkan dengan kebijakan satu peta ini tumpang tindih pemanfaatan lahan bisa kita selesaikan.”

Kebijakan satu peta ini juga dapat mendukung program pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional lainnya kini dapat mengacu pada data spasial yang lebih akurat.

“Pembangunan irigasi, misalnya. Bendungannya berada di mana dan irigasinya harus lewat mana, akan ketahuan semua dengan peta yang kita miliki sekarang ini. Juga kepemilikan konsesi-konsesi akan kelihatan semua.”

Kebijakan ini juga akan memudahkan alur perizinan. Masalah perizinan, terutama izin lokasi, akan lebih mudah melalui peta digital ini.

“Dengan peta digital ini tidak perlu lagi izin lokasi. Tinggal klik, ketahuan semua kok. Untuk apa pakai izin lokasi? Meruwetkan masalah saja. Kebijakan satu peta ini dampaknya akan ke mana-mana.”

Semua pihak terkait diminta menambah peta tematik untuk penyempurnaan dan pembaruan. Kementerian dan lembaga juga mesti bekerja sama dalam penyelesaian isu tumpang tindih pemanfaatan lahan dengan berbasis peta digital terbaru ini. “Hilangkan ego sektoral. Kalau kita berkolaborasi, akan menyelesaikan banyak masalah di lapangan,” kata Presiden Jokowi. [SL2]

BAGIKAN