Presiden Jokowi Serius Mengawal Dana Desa dan Dana Kelurahan

SekaliLagi.id – Pengucuran dana desa dan dana kelurahan perlu pengawalan dan pengawasan ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat pedesaan dan perkotaan.

Khusus dana kelurahan, yang telah masuk dalam APBN 2019 atas persetujuan DPR, perlu disiapkan mekanisme pencairan, pengawasan, dan evaluasi atas penggunaannya untuk menghindarkan penyalahgunaan.

“Saya minta Menteri Keuangan segera menyiapkan mekanisme pencairan dana kelurahan sehingga bisa segera dimanfaatkan. Saya juga minta Menteri Dalam Negeri menyiapkan kerangka untuk pengawasan dan evaluasi agar pemanfaatan dana itu betul-betul menyentuh kepentingan warga di kelurahan dan perkotaan,” kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (2/11).

Presiden menegaskan, dana kelurahan tidak muncul tiba-tiba. Kebijakan tersebut diambil atas usulan para wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia sejak tiga tahun lalu.

“Merespons aspirasi para wali kota, dalam APBN 2019 pemerintah dengan persetujuan DPR menganggarkan dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun.”

Permasalahan yang dihadapi kelurahan dinilai sama kompleks dengan permasalahan di desa, sehingga perlu alokasi anggaran serupa.

Dalam empat tahun ini pemerintah telah mengucurkan anggaran Rp 187 triliun dana desa untuk pembangunan di desa dan tahun 2019 dialokasikan Rp 70 triliun.

Presiden menekankan agar dana desa dan dana kelurahan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima anggaran. Karena itu, pengucuran dan pemanfaatan dana harus dikawal dan diawasi.

“Saya ingin agar pemanfaatan dana desa dan dana kelurahan betul-betul didampingi, dikawal, dan fokus mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, mengembangkan ekonomi produktif, menggerakkan industri kecil di pedesaan dan perkotaan,” kata Presiden Jokowi. [SL2]

BAGIKAN